Miliarder Aneh Ini Lebih Memilih Hidup Miskin

Kalau beberapa orang berusaha sekuat tenaga untuk kerja keras guna mengumpulkan uang agar jadi kaya raya. Tapi, ada yang unik dari kehidupan seorang miliarder terkaya di dunia, dia malah bekerja keras mengumpulkan uang untuk hidup miskin.

Dia adalah Sulaiman Al Rajhi, salah satu orang paling kaya di dunia yang memilih menyumbangkan seluruh hartanya termasuk uang tunai, saham dan propertinya.

Sulaiman Al Rajhi tercatat sebagai salah satu orang terkaya di dunia dan sukses mencetak uang hingga USD6 miliar atau Rp73,16 triliun (dengan hitungan kurs: Rp12.193 per USD) dari industri perbankan yang dipimpinnya. Di usianya yang ke-93 tahun, dia merasa harta dan kekayaan bukanlah hal yang penting.

Padahal, dia pernah jatuh miskin sebanyak dua kali dalam hidupnya. Uniknya, sekarang saat dia telah memiliki semua yang dikejarnya, Al Rajhi melepaskan semua hartanya begitu saja.

Sulaiman Al Rajhi mengakui, saat dia melarat dahulu kondisinya jauh berbeda dengan kehidupan miskin sekarang ini yang dia pilih. Sekarang, Sulaiman Al Rajhi, merasa hidupnya saat ini lebih merasa bahagia, tenang dan damai. Bagi pria yang hanya lulus Sekolah Dasar (SD) ini, seluruh kekayaan yang dimiliki manusia hanyalah titipan Tuhan semata.

Lalu, yang menjadi pertanyaan kita semua yaitu, kenapa Sulaiman Al Rajhi rela melepas semua hartanya, malah memilih hidup miskin? Berikut ini kisah hidup unik Sulaiman Al Rajhi yang dikutip dari Al Rajhi Bank, Forbes, Arab News serta sejumlah sumber lainnya.

Sulaiman Al Rajhi di Masa Muda

miliarder ini bernama lengkap Sulaiman Abdul Aziz Al Rajhi, lahir di Jeddah, pada tahun 1920. Sulaiman tidak lahir dari keluarga yang kaya raya, sehingga dia hanya mampu menamatkan sekolah sampai Sekolah Dasar (SD) saja.

Karena kondisi itulah membuat dia dan dua saudara laki-lakinya bekerja keras untuk menghasilkan uang. Yang kemudian mereka berhasil mendirikan bank syariah terbesar di dunia yaitu Al Rajhi Bank.

Dari industri perbankan dan sejumlah perusahaan yang didirikannya, Al Rajhi juga aktif berinvestasi di bursa saham Arab Saudi. Dia berhasil meyakinkan perbankan di wilayah Eropa dan Amerika untuk ikut bekerja sama di bidang perbankan syariah dan terus berhasil menambah jumlah kekayaannya.

Walaupun Kaya, Tapi Memilih Hidup Miskin

Sulaiman Al Rajhi merupakan miliarder yang terkenal pemurah dan sangat memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Kemurahan hatinya membuat miliarder yang satu ini tampak sangat unik.

Uniknya, di saat para konglomerat lain berlomba-lomba menumpuk kekayaan, pria berusia 93 tahun ini justru melimpahkan seluruh harta kekayaan yang dia miliki pada anak-anaknya. Hingga saat ini, Al Rajhi tidak memiliki uang tunai, properti atau saham-saham yang biasa menghiasi kehidupannya.

Harta yang dia sisakan untuk hidupnya hanyalah pakaian yang sehari-hari dikenakannya. Semasa hidupnya dia pernah dua kali merasakan hidup melarat tanpa uang sedikitpun. Kondisi itu membuatnya sangat paham mengenai hal sekecil apapun tentang uang.

Berbeda dengan dulu, kemiskinan yang saat ini dialaminya justru disertai perasaan bahagia, tenang dan damai. Hidup miskin yang kini dijalaninya murni merupakan pilihan dan keputusannya sendiri.

Hanya satu alasan yang membuat Al Rajhi memutuskan untuk hidup miskin, sesuai dengan keyakinan yang dianutnya, seluruh kekayaan di muka bumi ini adalah milik Allah semata. Bagi Al Rajhi, manusia yang dipercaya untuk menjaganya dan tidak pantas merasa memilikinya.

Sementara alasan membagi hartanya sebelum dia tutup usia adalah guna meningkatkan rasa persaudaraan dan kasih sayang antar anak-anaknya. Menurut dia, keharmonisan keluarganya jauh lebih penting dibandingkan harta dan kekayaan.

Sulaiman Al Rajhi

Selain itu, dia juga tak mau menghabiskan masa tuanya hanya untuk mencari uang. Dia ingin menikmati waktu yang sangat berharga dalam hidupnya untuk hal-hal yang lebih berguna. Dia juga dengan aktif membagi setiap uang yang mengalir ke kantongnya untuk masyarakat yang lebih membutuhkan.

Uniknya, miliarder yang satu ini bekerja sekuat tenaga untuk keluar dari kemiskinan dan setelah kaya raya justru memilih menyumbangkan semua hartanya dan kembali hidup tanpa uang.

Tidak banyak yang menyebutkan berapa jumlah istri Al Rajhi, yang jelas, pria lanjut usia ini tercatat memiliki 23 anak. Dia sangat mencintai seluruh anak-anaknya dan selalu mendorong semua keturunannya untuk bekerja keras.

Al Rajhi sangat yakin bahwa untuk menjadi kaya raya setiap orang harus berusaha sekuat tenaga. Alasan dia membagi hartanya pada seluruh anaknya agar keturunannya tidak tinggal diam dan bekerja mengelolanya.

Al Rajhi adalah tipe ayah yang tidak mau bekerja seumur hidup cuma untuk menghidupi anak-anaknya. Baginya, semua keturunannya harus berusaha untuk mengembangkan bisnis yang telah diwariskan supaya bisa terus bertahan hidup. Dan anak-anaknya merasa puas dengan keputusan sang ayah.

Tetap Kerja Keras di usia Tua

Sampai usia 80 tahunan, Al Rajhi masih sangat aktif bekerja seperti orang-orang usia muda. Al Rajhi mulai menjalankan tugasnya dari subuh hingga larut malam.

Semasa menjalani bisnisnya, dia tidak pernah memiliki pesawat pribadi dan selalu bepergian menggunakan kelas ekonomi. Menurut dia, Allah tidak menyukai umatnya yang angkuh dan bersikap secara berlebihan.

Uniknya, meski dia menumpang pesawat milik maskapainya sendiri, dia tetap mengeluarkan uang untuk membeli tiket layaknya penumpang lain. Tanpa pesawat pribadi sekalipun, lewat maskapainya dia tetap memiliki banyak pesawat komersial yang beroperasi atas namanya.

Bahkan semasa hidupnya, dia tak pernah keluar negeri dalam rangka berlibur. Al Rajhi lebih suka menikmati perjalanan melintasi gunung dibandingkan menikmati tempat wisata di tempat lain.

Al Rajhi adalah salah satu miliarder tertua di dunia. Di usianya yang ke-93 tahun, dia masih aktif mengurus lembaga amal yang didirikannya.

Meskipun sudah tua, Al Rajhi tak pernah berpangku tangan, dia selalu memfokuskan pikirannya pada yayasan amal miliknya, serta bepergian ke Riyadh, Qassim, Al-Jouf, dan Al-Laith untuk sekadar mengawasi jalannya badan amal yang dipimpinnya.

Semasa bergelut di dunia bisnis, dia memiliki peranan yang luar biasa dalam membangun bank syariah terbesar di dunia. Selain itu, dia juga terkenal sebagai konglomerat yang aktif memerangi kemiskinan hingga memperoleh penghargaan internasional bergengsi karena tindakannya tersebut.

Dia juga berhasil meyakinkan para pemimpin bank sentral dunia termasuk Bank of England, bahwa perbankan syariah mampu berperan sebagai penggerak perekonomian global.

Indonesia, Illuminati, dan Masa Depan Kita (Bag 4)

Suharto tipe pemimpin yang sangat lihai. Banyak yang mengatakan sosoknya licin bagai belut yang berenang di dalam genangan oli. Dia memanfaatkan semua yang berada di sekelilingnya guna memperkuat posisinya sendiri. Ketika menumbangkan Bung Karno, Suharto menggalang kekuatan militer, teknokrat kapitalistis, dan ormas keagamaan—dalam hal ini kebanyakan sayap Islam, dengan alibi untuk menghancurkan komunisme. Namun setelah berkuasa, umat Islam ditinggalkan. Suharto malah merangkul kekuatan salibis faksi Pater Beek SJ dan juga CSIS di mana Ali Moertopo menjadi sesepuhnya, dan di era 1980-an muncul tokoh sentral Islamophobia, murid Ali Moertopo, bernama Jenderal Leonardus Benny Moerdhani.

Nations and Character Building yang diperjuangkan para pendiri republik ini dalam sekejap dihancurkan Suharto, dan digantikan dengan Exploitation de L’homee par L’homee, eksploitasi yang dilakukan elit negara terhadap rakyat kecil. Dan ironisnya, eksploitasi ini terus dilakukan oleh para elit pemerintah dan juga elit parpol sampai hari ini.

Dalam penegakan Hak Asasi manusia (HAM), rezim Orde Baru di tahun 1980-an sangat dikenal di luar negeri sebagai rezim fasis-militeristis. M.C.Ricklefs, sejarawan Australia yang banyak meneliti tentang sejarah politik di Indonesia, menyatakan jika penegakan HAM-nya rezim Suharto jauh lebih buruk ketimbang penguasa jajahan Belanda.

“Orde Baru lebih banyak melakukan hukuman itu ketimbang pemerintah jajahan Belanda. Orde Baru mengizinkan penyiksaan terhadap narapidana politiknya. Sentralisasi kekuasaan ekonomi, politik, administrasi, dan militer di tangan segelintir elit dalam pemerintahan Suharto juga lebih besar ketimbang dalam masa pemerintahan Belanda,” demikian Ricklefs.

Selain tiranik, Suharto juga telah menyuburkan sifat korup di dalam elit pemerintahan. Tidak main-main, salah satu tonggak “kegilaan” korupsinya sampai membangkrutkan salah satu firma konstruksi dan konsultan paling terhormat dan terbesar di AS, yakni Stone and Webster Engineering Company (SWEC). Salah seorang anggota keluarga Suharto meminta suap dengan terang-terangan kepada SWEC sebesar 150 juta dollar AS. Kasus ini ditulis oleh Steve Bailey di dalam Boston Globe edisi 15 Maret 2006 berjudul “The Bribe Memo dan Collapse of Stone and Webster” (hal.E1).

Kasus-kasus korup di era Orde Baru, dan kolusinya dengan dunia usaha, secara apik dipaparkan Yoshihara Kunio dalam “Kapitalisme Semu Asia Tenggara” (LP3ES, 1990). Jika dianalogikan, Indonesia di era kekuasaan Orde Baru merupakan sebuah peti harta karun, yang dikuasai sepenuhnya oleh elit global (Washington), dan hanya sebagian kecil dari isi harta karun itu yang dibagikan kepada para penjaganya sebagai upah, yakni Suharto dan kelompoknya. Sedangkan pemilik aslinya yakni rakyat Indonesia, hanya disuruh menjadi penonton pameran kekayaan dan ‘kemajuan pembangunan’ yang terjadi di sekitarnya. Inilah Indonesia di era Orde Baru.

Bila kita melihat apa yang terjadi di belakang kudeta terhadap Presiden Soekarno, naiknya Jenderal Suharto, dan apa yang dilakukannya setelah berkuasa, maka akan terlihat sekali jika ada tangan-tangan yang sangat berpengaruh, didukung modal yang besar, jaringan global yang sangat kuat, yang bermain di sana.

Secara garis besar bisa dirinci sebagai berikut :

Pertama. Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Nusantara, namanya sudah termasyhur sejak lama sebagai suatu kawasan yang sangat kaya raya. Nusantara sejak zaman purba sudah dikenal sebagai tanah yang menyimpan cadangan emas permata dalam jumlah yang teramat sangat banyak. Bukan hanya emas permata, namun belakangan juga diketahui menyimpan minyak bumi, timah, bauksit, gas alam, dan sebagainya. Tentu saja, hal ini membuat bangsa-bangsa lain ingin menguasai kawasan yang dianggap sebagai “Sekeping Tanah Surga yang ada di Bumi”.

Kedua. Dalam sejarahnya, elit kerajaan Mesir Kuno sudah mengetahui keberadaan Nusantara dan bahkan telah mengadakan kontak dagang dengan Barus. Tidak menutup kemungkinan jika mereka juga melakukan perdagangan emas permata. Kontak dagang ini terus berlanjut hingga kerajaan Mesir Kuno runtuh berganti dengan kerajaan-kerajaan lain. Di zaman Raja Sulaiman, raja yang juga Nabiyullah ini, tatkala membangun istananya yang teramat sangat megah, memerintahkan kepala arsiteknya bernama Abu Hiram pergi ke Nusantara untuk mengambil emas permata yang akan digunakan untuk mempercantik istananya.

Kita mengetahui jika pada kedua tonggak kerajaan ini—Mesir Kuno dan sisa Kerajaan paska Sulaiman—bercokol satu kekuatan gelap di mana setan dan iblis menjadi pemimpinnya, serta sihir menjadi ilmunya. Kita menamakannya sekarang dengan sebutan Kabbalah.

Di zaman mesir Kuno, para tukang sihir yang berada di belakang kekuasaan para Fir’aun merupakan para pendeta tertinggi Kabbalah. Mereka inilah yang bertarung melawan Nabi Musa a.s. Penyihir Kabbalis merupakan salah satu tonggak dari tiga tonggak penopang Fir’aun.

Di zaman kerajaan Nabi Sulaiman a.s., para setan dan jin di depan Sulaiman a.s. menunjukkan sikap tunduk, namun di dalam hati mereka selalu penuh dengan iri, dengki, dan dendam. Sudah menjadi sifat mereka untuk selalu demikian. Abu Hiram atau Hiram Abiff merupakan pemimpin gerakan persaudaraan rahasia Kabbalis, sekaligus kepala arsitek Haikal Sulaiman. Orang inilah yang menjejakkan kakinya ke Swarnadwipa—seperti yang diperintahkan Sulaiman—untuk mengambil emas permata.

Sebab itulah, kaum Kabbalis sudah mengetahui sejak zaman purba jika tanah Nusantara menyimpan kekayaan emas permata dalam jumlah yang sangat berlimpah. Nusantara telah dijadikan target kaum Kabbalis sejak lama. Dan sejarah telah memperlihatkan kepada kita jika Nusantara sejak dulu hingga kini memang menjadi target mereka.

Sejarah Kaum Kabbalis dan Nusantara

Kitab suci Al-Qur’an dan kitab-kitab suci langit lainnya, semuanya telah mengisahkan fragmen penciptaan manusia dan mengapa Allah swt memerintahkan agar manusia turun dari surga ke bumi. Turunnya manusia ke bumi diikuti oleh iblis yang mendapatkan izin dari Allah untuk menggoda manusia dari jalan ketauhidan sampai dengan akhir zaman.

Sejarah juga telah memperlihatkan kepada kita bagaimana kebaikan dan kejahatan bertarung sepanjang kisah dunia. Para Nabi dan Rasul yang diutus Allah swt untuk menuntun manusia agar bisa hidup di jalan tauhid, selalu saja mendapat tentangan dan perlawanan dari barisannya Iblis yang sangat bernafsu agar manusia keluar dari jalan yang lurus itu.

Tipikal barisan iblis sepanjang sejarah selalu saja mengambil posisi berdekatan dengan lingkaran dalam kekuasaan. Iblis selalu berada di lingkaran elit penguasa. Tidak pernah sekali pun barisan iblis mengambil posisi di luar kekuasaan. Ini fakta dari zaman purba hingga sekarang. Dan kebalikannya, para Nabi dan Rasul nyaris selalu berada di sisi umat kebanyakan melawan penguasa lalim.

Dalam aksinya, kelompok iblis senantiasa menggunakan sihir sebagai senjatanya. Dan berbagai kumpulan sihir yang ada, disatukan ke dalam apa yang disebut sebagai Kabbalah, dengan sihir Babylonia sebagai induknya. Sebab itulah, barisan iblis dikemudian hari juga dikenal sebagai kaum Kabbalah.

Bagi yang ingin mengetahui sejarah mengenai asal muasal Kaum Kabbalah dan kaitannya dengan dunia kekinian, silakan membaca Eramuslim Digest edisi “Genesis of Zionism”. Di dalamnya, kita akan mendapatkan gambaran yang sangat jelas tentang hal ini.

Indonesia, Illuminati, dan Masa Depan Kita (3)

Pertemuan antara Mafia Berkeley-nya Suharto dengan para CEO Yahudi di Jenewa, Swiss, Nopember 1967, menghasilkan keputusan yang di luar akal sehat. Freeport mendapatkan gunung tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger, pengusaha Yahudi AS, duduk dalam Dewan Komisaris), dengan pembagian laba untuk asing 99% dan Indonesia cuma 1%. Sebuah konsorsium Eropa mendapatkan Nikel di Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapatkan bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan Amerika, Jepang, dan Perancis mendapatkan hutan-hutan tropis di Kalimantan, Sumatera, dan Papua Barat.

Pada 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik sebagai Presiden RI ke-2. Tiga bulan kemudian, dia membentuk Tim Ahli Ekonomi Kepresidenan yang terdiri dari Prof Dr. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof Dr. Moh. Sadli, Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Prof Dr. Subroto, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Drs. Radius Prawiro, yang seluruhnya berorientasi kapitalistis.

Orde Baru, Ciptaan Elit Yahudi

“Indonesia Baru” yang pro-kapitalisme telah dirancang elit dunia sejak era 1950-an. David Ransom dalam artikelnya yang populer berjudul “Mafia Berkeley dan Pembunuhan Massal di Indonesia: Kuda Troya Baru dari Universitas-Universitas AS Masuk ke Indonesia” (Ramparts, 1970) memaparkan, AS menggunakan dua strategi untuk menaklukkan Indonesia setelah menyingkirkan Bung Karno. Pertama, membangun satu kelompok intelektual yang berpikiran Barat.

Dan kedua, membangun satu sel dalam tubuh ketentaraan yang siap melayani kepentingan AS. Yang pertama didalangi berbagai yayasan beasiswa seperti Ford Foundation dan Rockeffeler Foundation, juga berbagai universitas ternama AS seperti Berkeley, Harvard, Cornell, dan juga MIT. Sedang tugas kedua dilimpahkan kepada CIA. Salah satu agennya bernama Guy Pauker yang bergabung dengan RAND Corporation mendekati sejumlah perwira tinggi lewat salah seorang yang dikatakan berhasil direkrut CIA, yakni Deputi Dan Seskoad Kol. Soewarto. Dan Intel Achmad Soekendro juga dikenal dekat dengan CIA. Lewat orang inilah, demikian Ransom, komplotan AS, mendekati militer. Suharto adalah murid dari Soewarto di Seskoad.

Di Seskoad inilah para intelektuil binaan AS diberi kesempatan mengajar para perwira. Terbentuklah jalinan kerjasama antara sipil-militer yang pro-AS. Paska tragedi 1965 , kelompok ini mulai membangun ‘Indonesia Baru’. Para doktor ekonomi yang mendapat binaan dari Ford kembali ke Indonesia dan segera bergabung dengan kelompok ini.

Jenderal Suharto membentuk Trium-Virat (pemerintahan bersama tiga kaki) dengan Adam Malik dan Sultan Hamengkubuwono IX. Ransom menulis, “Pada 12 April 1967, Sultan mengumumkan satu pernyataan politik yang amat penting yakni garis besar program ekonomi rejim baru itu yang menegaskan mereka akan membawa Indonesia kembali ke pangkuan Imperialis. Kebijakan tersebut ditulis oleh Widjojo dan Sadli.”

Ransom melanjutkan, “Dalam merinci lebih lanjut program ekonomi yang baru saja di gariskan Sultan, para teknokrat dibimbing oleh AS. Saat Widjojo kebingungan menyusun program stabilisasi ekonomi, AID mendatangkan David Cole—ekonom Harvard yang baru saja membuat regulasi perbankan di Korea Selatan—untuk membantu Widjojo. Sadli juga sama, meski sudah doktor, tapi masih memerlukan “bimbingan”. Menurut seorang pegawai Kedubes AS, “Sadli benar-benar tidak tahu bagaimana seharusnya membuat suatu regulasi Penanaman Modal Asing. Dia harus mendapatkan banyak “Bimbingan” dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

Ini merupakan tahap awal dari program Rancangan Pembangunan Lima Tahunan (Repelita) Suharto, yang disusun oleh para ekonom Indonesia didikan AS, yang masih secara langsung dibimbing oleh para ekonom AS sendiri dengan kerjasama dari berbagai yayasan yang ada.

Mantan Economic Hitmen, John Perkins, menyatakan jika Repelita sesungguhnya hanyalah rencana AS untuk bisa merampok, menjarah secara besar-besaran, dan menguasai Indonesia. Rencana ini disusun dalam tempo duapuluhlima tahun yang dibagi-bagi menjadi lima tahunan. “Keberadaan kita (Bandit Ekonomi, penulis) di sini tak lain untuk menyelamatkan negara ini dari cengkeraman komunisme (dalih, penulis). ….Kita tahu Amerika sangat tergantung pada minyak Indonesia. Indonesia bisa menjadi sekutu yang andal dalam hal ini (bekerjasama dengan rezim Jenderal Suharto, penulis). Jadi, sembari mengembangkan rencana pokok, lakukan apa saja semampu kalian untuk memastikan industri minyak dan segala industri lain pendukungnya—pelabuhan, jalur pipa, perusahaan konstruksi—tetap memperoleh aliran listrik sebanyak yang kita butuhkan selama rencana duapuluh lima tahun ini berjalan, ” demikian tulis John Perkins mengutip pernyataan bos-nya, Charlie Illingworth.

Sosok Jenderal Suharto di mata AS, disamakan dengan sosok Shah Iran, Boneka AS. “Kami berharap Suharto melayani Washington seperti halnya Shah Iran. Kedua orang itu serupa: Tamak, angkuh, dan bengis…” (John Perkins)

Tim ekonomi “Indonesia Baru” ini bekerja dengan arahan langsung dari Tim Studi Pembangunan Harvard (Development Advisory Service, DAS) yang dibiayai Ford Foundation. “Kita bekerja di belakang layar, tidak secara terang-terangan,” aku Wakil Direktur DAS Lister Gordon. AS memback-up penguasa baru ini dengan segenap daya sehingga stabilitas ekonomi Indonesia yang sengaja dirusak oleh AS pada masa sebelum 1965, bisa sedikit demi sedikit dipulihkan. Mereka inilah yang berada di belakang Repelita yang mulai dijalankan pada awal 1969, dengan mengutamakan penanaman modal asing dan ‘swasembada’ hasil pertanian. Dalam banyak kasus, pejabat birokrasi pusat mengandalkan pejabat militer di daerah-daerah untuk mengawasi kelancaran program Ford ini. Mereka bekerjasama dengan para tokoh daerah yang terdiri dari para tuan tanah dan pejabat administratif. Terbentuklah kelompok baru di daerah-daerah yang bekerja untuk memperkaya diri dan keluarganya. Mereka, kelompok pusat, dan kelompok daerah, bersimbiosis-mutualisme. Mereka juga menindas para petani yang bekerja di lapangan. Rakyat kecil tetap dalam penderitaannya dan tumbuh satu kelas baru di negeri ini yaitu kelas elit yang kaya raya berkat melayani Washington.

Pada April 1966 Suharto kembali membawa Indonesia bergabung dengan PBB. Setelah itu, Mei 1966, Adam Malik mengumumkan jika Indonesia kembali menggandeng IMF. Padahal Bung Karno pernah mengusir mereka dengan kalimatnya yang terkenal: ”Go to hell with your aid!”

Untuk menjaga stabilitas penjarahan kekayaan negeri ini, maka Barat merancang Repelita. Tiga perempat anggaran Repelita I (1969-1974) berasal dari utang luar negeri. “Jumlahnya membengkak hingga US$ 877 juta pada akhir periode. Pada 1972, utang asing baru yang diperoleh sejak tahun 1966 sudah melebihi pengeluaran saat Soekarno berkuasa.” (M.C. Ricklefs; Sejarah Indonesia Modern, 1200-2004; Sept 2007).

Dalam hitungan bulan setelah berkuasa, kecenderungan pemerintahan baru ini untuk memperkaya diri dan keluarganya kian menggila. Rakyat yang miskin bertambah miskin, sedang para pejabat walau sering menyuruh rakyat agar hidup sederhana, namun kehidupan mereka sendiri kian hari kian mewah. Bulan madu antara Suharto dengan para mahasiswa yang dulu mendukungnya dengan cepat pudar.

Francis Raillon menulis, “Sepanjang 1972-1973 di sekitar Suharto terjadi rebutan pengaruh antara ‘kelompok Amerika’ melawan ‘kelompok Jepang’. Yang pertama terdiri dari para menteri teknokrat dan sejumlah Jenderal, Pangkopkamtib Jend. Soemitro salah satunya. Kelompok kedua, dipimpin Aspri Presiden, Jend. Ali Moertopo, dan Jend. Soedjono Hoemardhani.” (Francois Raillon; Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia 1966-1974; Des 1985)

Indonesia, Illuminati, dan masa Depan Kita (2)

Kemashyuran kekayaan Nusantara telah dikenal dunia sejak ribuan tahun sebelum masehi. Bangsa-bangsa Eropa pun berdatangan, seperti Spanyol, Portugis, Belanda, Inggris, dan lainnya. Niat bangsa-bangsa ini ke Nusantara tidak hanya berdagang namun juga untuk menguasainya sekaligus menyebarkan ajaran salib di tanah yang dianggap kafir ini. Kita mengenalnya dengan slogan Tiga G: Gold, Glory, dan Gospel.

Dimulailah masa-masa penuh kegelapan di Nusantara di mana Belanda dianggap sebagai bangsa yang paling lama mampu menjajah tanah yang kaya ini. Sejarah telah mencatat bagaimana akhirnya secara politis bangsa Indonesia mampu memproklamirkan kemerdekaannya pada tahun 1945. Secara aklamasi Soekarno diangkat menjadi presiden. Dan seorang Soekarno yang lebih dari 25 tahun masa hidupnya dijalani di belakang terali besi kaum penjajah sungguh-sungguh mengetahui jahatnya sistem kolonialisme dan imperialisme.

Soekarno menggariskan arah politik anti neo-kolonialisme dan anti neo-imperialisme, dengan bekerja keras agar Indonesia bisa mandiri. Budiarto Shambazy, Wartawan Senior Kompas, dalam kata pengantar buku John Perkins  menuliskan, “Sejak 1951 Soekarno membekukan konsesi bagi MNC—Multi National Corporate—melalui UU No. 44/1960 yang berbunyi, “Seluruh pengelolaan minyak dan gas alam dilakukan negara atau perusahaan negara.” …Pembekuan konsesi membuat MNC kelabakan karena laba menurun. Tiga besar (Stanvac, Caltex, dan Shell) meminta negosiasi ulang, namun Soekarno mengancam akan menjual seluruh konsesi ke negara-negara lain jika mereka menolak UU N0.44/1960 tersebut. Pada Maret 1963 Soekarno mengatakan, “Aku berikan Anda waktu beberapa hari untuk berpikir dan aku akan batalkan semua konsesi jika Anda tidak mau memenuhi tuntutanku.”

Soekarno pada prinsipnya memang menentang korporatokrasi, sangat berbeda dengan Suharto yang malah menjadi pelayannya yang teramat sangat baik. Tak heran jika utang luar negeri di masa Soekarno hanya 2,5 miliar dollar AS, sedangkan di masa Suharto mencapai 100 miliar dollar AS (!). Sayangnya, sampai detik ini tak ada satu pun pemimpin Indonesia yang seperti Soekarno, menolak hegemoni korporatokrasi asing terhadap bangsa dan negara ini. Bahkan ketika anak biologis Soekarno, Megawati Soekarnoputeri menjadi presiden pun, dia dalam fakta politik-ekonominya lebih condong ke kiblatnya Suharto ketimbang Soekarno. Kasus penjualan gas alam Tangguh yang irasional ke Cina merupakan bukti paling jelas tentang hal ini.

Disebabkan Soekarno tidak mau tunduk pada kepentingan Nekolim inilah, akhirnya CIA menjatuhkannya dan menaikkan Jenderal Suharto menjadi presiden menggantikan Soekarno. Kejatuhan Soekarno dirayakan secara besar-besaran di Washington. Presiden Richard Nixon menyebutnya sebagai, “Upeti besar dari Asia Tenggara…”

“Bos Perkins, Charlie Illingworth mengingatkan bahwa Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Di mata Nixon, Indonesia ibarat real-estate terbesar di dunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni Soviet atau Cina…,” demikian tulis Budiarto Shambazy.

Bagi yang ingin mengetahui sedikit tentang perbedaan arah politik-ekonomi Soekarno dengan Suharto, dan intervensi CIA serta korporatokrasi AS di Indonesia, silakan melihat film dokumenter “New Rulers of the World” dari John Pilger di Youtube yang terdiri dari enam episode. Film yang aslinya berbahasa Inggris itu sudah tersedia dengan terjemahan bahasa Indonesianya.

Begitu Soekarno jatuh, pada bulan November 1967, Jenderal Suharto mengirim satu tim ekonomi yang disebut banyak kalangan sebagai Mafia Berkeley, menghadap para CEO MNC seperti Rockefeller di Swiss, dan mengggadaikan hampir seluruh kekayaan alam Indonesia.

Pertemuan Mafia Berkeley-Rockefeller di Swiss

Di Swiss, sebagaimana bisa dilihat dari film dokumenter karya John Pilger berjudul “New Rulers of the World”, Mafia Berkeley ini atas restu Suharto menggadaikan seluruh kekayaan alam negeri ini ke hadapan Rockefeller cs. Mereka mengkavling-kavling bumi Nusantara dan memberikannya kepada pengusaha-pengusaha Yahudi tersebut. Gunung emas di Papua diserahkan kepada Freeport, ladang minyak di Aceh kepada Exxon, dan sebagainya. Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 pun dirancang di Swiss, menuruti kehendak para pengusaha Yahudi tersebut.

Disertasi Doktoral Brad Sampson (Northwestern University-AS) menelusuri fakta sejarah Indonesia di awal Orde Baru. Prof. Jeffrey Winters diangkat sebagai promotornya. Indonesianis asal Australia, John Pilger dalam New Rulers of The World, mengutip Sampson dan menulis: “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’ (istilah pemerintah AS untuk Indonesia setelah Bung Karno jatuh dan digantikan oleh Soeharto), maka hasil tangkapannya itu dibagi-bagi.

The Time Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa, Swiss, yang dalam waktu tiga hari membahas strategi pengambil-alihan Indonesia. Para pesertanya terdiri dari seluruh kapitalis yang paling berpengaruh di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel, ICI, Leman Brothers, Asian Development Bank, Chase Manhattan, dan sebagainya. Di seberang meja, duduk orang-orang Suharto yang oleh Rockefeller dan pengusaha-pengusaha Yahudi lainnya disebut sebagai ‘ekonom-ekonom Indonesia yang korup’.”

“Di Jenewa, Tim Indonesia terkenal dengan sebutan ‘The Berkeley Mafia’ karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikannya yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya. Tim Ekonomi Indonesia menawarkan: tenaga buruh yang banyak dan murah, cadangan dan sumber daya alam yang melimpah, dan pasar yang besar.”

Masih dalam kutipan John Pilger, “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi sektor demi sektor.” Prof. Jeffrey Winters menyebutnya, “Ini dilakukan dengan cara yang amat spektakuler.”

 “Mereka membaginya dalam lima seksi: pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar satunya, perbankan dan keuangan di kamar yang lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja lainnya, mengatakan, ‘Ini yang kami inginkan, itu yang kami inginkan, ini, ini, dan ini.’ Dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi. Tentunya produk hukum yang sangat menguntungkan mereka (dan sangat merugikan bangsa Indonesia). Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.”

Indonesia, Illuminati , dan Masa Depan Kita

Hari-hari ini kita disibukkan dengan kasak-kusuk koalisi dan capres ini dan itu. Namun tahukah Anda jika semua itu, sesungguhnya sudah ditentukan jauh hari di atas meja para pimpinan imperialis dunia di mana Rotschild dan Rockefeller menjadi anggotanya. Mau bukti?
Apa kabar Indonesia? Hari-hari ini kasak-kusuk partai politik menjelang pemilihan presiden menjadi headline berbagai media massa di negeri ini. Ada yang menjagokan si A, ada pula yang menjagokan si B.  Semuanya beralasan jika jagoannya masing-masing mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Seolah-olah negeri bernama Indonesia ini masih sebagai sehelai kertas putih yang belum ditulisi. Seolah-olah negeri bernama Indonesia ini sekarang masih berwujud jabang bayi yang sama sekali belum menangggung beban dan dosa.
Sayangnya, Indonesia di hari ini tidaklah seperti itu. Indonesia di hari ini merupakan suatu negeri paling korup di dunia dengan utang luar negeri mencapai lebih dari 3.000 triliun rupiah(!). Angka ini bertambah setiap harinya.
Indonesia di hari ini bukan lagi negeri yang kaya raya, karena semua kekayaan negeri ini yang sangat luar biasa telah dikuasai oleh korporatokrasi asing, dimana para elit dunia seperti klan Rotschild dan Rockefeller berada di belakangnya.
Indonesia di hari ini miskin. Hanya para pemimpin dan pejabatnya yang kaya raya, sedangkan rakyatnya melarat.
Indonesia di hari ini adalah seorang gadis yang dahulunya sangat cantik rupawan, namun telah diperkosa dengan buas selama puluhan tahun tanpa henti.
Indonesia di hari ini adalah suatu negeri paria, dimana bangsanya menjadi kuli dan orang-orang asing menjadi tuannya.
Tidak ada satu pun manusia di Indonesia yang sanggup dan mampu mengeluarkan negeri ini dari lubang kutukan yang sangat parah seperti ini. Tidak Jokowi, tidak Prabowo, tidak Aburizal Bakrie. Tidak siapa pun.
Banyak kalangan yakin seyakin-yakinnya, hanya perang yang mampu mengubah negeri ini. Entah menjadi lebih baik atau sekalian hancur binasa.
Mengapa Indonesia yang dahulu sangat menggiurkan, bahkan dijuluki sebagai zamrud khatulistiwa, sekeping tanah surga yang dititipkan Tuhan di bumi, dan sebutan membanggakan lainnya, sekarang telah berubah menjadi suatu negeri yang teramat sangat menyedihkan?
Sejarah telah mencatatnya dengan tinta suram. Di tanah ini, iblis dan setan telah memenangkan pertempurannya melawan tentara kebajikan. Walau mungkin untuk sementara.

Indonesia, dulu dan kini
                  “Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari tujuhbelas ribu pulau yang tersebar mulai dari Asia Tenggara hingga Australia. Tigaratus etnis di sana menggunakan lebih dari duaratus limapuluh bahasa. Populasi Muslimnya terbesar jika dibandingkan negara lainnya…”
Kalimat di atas bukan keluar dari seorang Indonesia atau Indonesianis. Bukan pula hapalan anak sekolah dasar yang dicekoki gurunya di dalam kelas. Tapi berasal dari kesaksian seorang bandit ekonomi bernama John Perkins di dalam buku keduanya “The Secret History of The American Empire: Economic Hit Men, Jakals, and The Truth About Global Corruption” (2007) .
Jika kita mencari pandangan orang tentang Indonesia, maka ada ribuan bahkan jutaan pendapat tentang negeri ini. Semuanya mengatakan jika Indonesia negeri yang memiliki segalanya. Alamnya indah dan kaya raya, iklimnya sangat bersahabat, tanahnya sangat subur, penduduknya ramah tamah, dan berbagai keunggulan lainnya. Bahkan Arysio Santos Dos Nunes, profesor fisika nuklir asal Brasil, setelah meneliti tentang legenda Benua Atlantis selama hampir tigapuluh tahun menulis di dalam bukunya jika Indonesia ribuan tahun silam adalah pusat dari benua Atlantis.
Nusantara, nama lain dari Indonesia, sejak ribuan tahun sebelum masehi telah dikenal dunia. Dalam kitab Perjanjian Lama (Surat Raja-Raja I, 9: 26-8 dan 10: 10-3) dikisahkan jika Raja (Nabi) Sulaiman membangun banyak kapal di Ezion-Jeber, dekat Elot di tepi pantai Laut Kolzom, di negeri Edom. Sulaiman mengirim sebuah ekspedisi ke Ofir bersama dengan awak kapal Abu Hiram, kepala arsitek pembangunan Haikal Sulaiman. Ekspedisi itu pulang dari Ofir membawa membawa 420 talenta emas (1 talenta Attica setara dengan 26 pon, talenta attica besar sama dengan 28⅟₄ pon, dan 1 talenta Mesir/Corinthian setara 43⅟₂ pon ). Emas itu langsung diserahkan kepada Sulaiman. Bukan hanya emas, dari Ofir, Abu Hiram—dalam literatur Kabbalah sering disebut Hiram Abif—juga membawa banyak batu mulia dan kayu cendana. Di tahun 945 SM, Raja Sulaiman kembali mengirim ekspedisi untuk mencari emas di Ofir.
Dimanakah Ofir? Ofir merupakan nama sebuah pegunungan yang terletak di selatan Tapanuli dekat dengan Pasaman. Puncak pegunungannya dinamakan Talaman dengan ketinggian sekira 2.190 m, dan puncak lainnya bernama Nilam. Di timur Ophir terdapat Gunung Amas yang sampai sekarang dikenal sarat dengan timbal (Pb), besi (Fe), Belerang (S), dan nikel (Ni).
Selain Ofir, tahun 2.500 Sebelum Masehi, Barus—sebuah perkampungan kecil di pesisir barat Sumatera Tengah—juga telah dikenal hingga ke Mesir. Kerajaan Mesir Kuno melakukan kontak dagang dengan Barus untuk membeli Kapur Wangi (Kapur Barus) sebagai bahan dasar proses pembalseman mumi para raja (Firaun).
Masyarakat dunia sejak ribuan tahun silam telah mengenal Sumatera sebagai Tanah Emas. Sebab itu, pulau ini menyandang nama Swarnadwipa, atau Pulau emas. Banyak sebutan-sebutan lain, semisal dari Yunani, Cina, dan sebagainya yang artinya juga sebagai ‘Tanah Emas’. Itu baru dari Sumatera, belum lagi Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, dan lainnya yang masing-masing menyandang nama yang hebat-hebat karena kekayaannya.  (bersambung/Rizki Ridyasmara)

MENGURAI BENANG KUSUT 'SJSN' DAN 'JKN'

Sejak awal Januari 2014 yang lalu Pemerintah secara resmi telah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun ini SJSN masih dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan nantinya secara bertahap akan diberlakukan pula jenis program jaminan sosial yang lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Saat ini, pro-kontra tentang JKN semakin ramai di masyarakat. Dari persolan teknis hingga persoalan yang sistematis. Sebetulnya hal ini bukanlah yang pertama kali, sejak UU ini digodok di DPR hingga disahkan sudah menuai pro dan kontra. Sehingga tidaklah mengherankan meskipun sudah disahkan sepuluh tahun yang lalu akan tetapi UU tentang SJSN ini baru sekarang bisa direalisasikan. Bak benang kusut, SJSN dan JKN menjadikan persoalan dalam bidang pelayanan kesehatan di negeri ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.

Definisi SJSN dan JKN
Dalam UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dan yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seuruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sedangkan JKN adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. (PP No 101 Tahun 2012). Kata “jaminan” menurut kamus besar bahasa Indonesia sejatinya memiliki arti menanggung. Jika mengacu pada arti kata jaminan tersebut, seharusnya pemerintahlah yang menanggung kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi dalam SJSN justru masyarakat sendirilah yang menanggung biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya dengan membayar iuran kepada BPJS. Sehingga SJSN dan JKN sejatinya hanyalah asuransi sosial nasional yang diberi label jaminan sosial nasional oleh pemerintah.
Anehnya meskipun mengetahui bahwa SJSN sejatinya asuransi nasional yang justru akan membebani rakyat, pemerintah justru memberlakukannya ditengah carut marut kondisi ekonomi masyarakat. Bahkan pada tahun 2019 nanti, pemerintah berencana mewajibkan seluruh rakyat untuk menjadi peserta SJSN dan memberikan sanksi bagi setiap orang di negeri ini yang tidak mau menjadi peserta SJSN. Sehingga mengesankan kebijakan ini dipaksakan oleh pemerintah. Meskipun memunculkan banyak persoalan di sana sini dan banyak yang menentang kebijakan ini, alih-alih membatalkannya pemerintah justru selalu berkelit dibalik amanat UU. UU di negeri yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia dianggap sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat. Selama ada UU yang menjadi landasan kebijakannya, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakannya walaupun menyengsarakan rakyatnya.
Konspirasi asing dibalik SJSN dan JKN
Meskipun UU ini telah disetujui dan disahkan oleh DPR, namun sejatinya UU ini tidak menggambarkan aspirasi rakyat Indonesia bahkan sarat dengan kepentingan asing. Dalam tulisannya yang berjudul ‘Washington Consensus or Washington Confusion?’ yang dimuat dalam Foreign Policy, No. 18 tahun 2000, hal. 86 -103, Moises Naim mengulas tentang peran Konsensus Wasington pada pengambilan kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang. Lebih lanjut Naim menjelaskan bahwa munculnya konsensus ini diawali dari kegagalan pemerintah AS dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yang memicu sebuah organisasi Bretton Woods dan Badan Ekonomi Amerika Serikat untuk merekomendasikan suatu upaya stabilisasi ekonomi melalui kebijakan penyesuaian struktural. Rekomendasi tersebut lebih menitiktekankan pada pemberlakuan kebijakan makro ekonomi dan keuangan yang lebih hati-hati, nilai tukar mata uang yang lebih kompetitif, liberalisasi keuangan dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Secara eksplisit, Konsensus Washington hendak menghilangkan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi, misalnya lewat kebijakan deregulasi dan privatisasi. Sejak saat itulah Bank Dunia dan IMF menggulirkan Reformasi Generasi Kedua (Second-Generation Reforms) untuk menambal kegagalan proyek ekonomi yang pertama.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terpengaruh Konsensus Washington. Hal tersebut terlihat sangat nyata pada delapan kali penandatangan Letter of Intent (LoI) oleh Indonesia dan IMF selama periode 1997-2002 yang telah menghasilkan sejumlah undang-undang yang makin membuat rakyat menderita. Ragam UU tersebut juga makin mengokohkan penjajahan sosial dan ekonomi di Indonesia melalui liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumberdaya alam serta komersialisasi layanan publik. Di bidang ekonomi ada UU PMA , UU Migas, UU Minerba dan UU SDA yang semuanya merugikan rakyat dan mengokohkan penjarahan kekayaaan milik rakyat oleh para kapitalis baik lokal maupun asing. Di bidang Pendidikan muncul UU Sisdiknas dan UU BHP yang melahirkan swastanisasi dan komersialisasi layanan pendidikan. Di bidang kesehatan lahir UU SJSN dan BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisasi layanan publik di bidang kesehatan.
Pembuatan UU SJSN merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Asian Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, “Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis. “ADB Technical Assistance was provided to help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the drafting team and other agencies (Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain).” ADB menggandeng LSM asing di antaranya adalah GTZ (Gesselschaft fuer Technische Zusammenarbeit) dan FES (Friedrich-Ebert-Stiftung). GTZ ikut aktif dalam penyusunan draft UU BPJS dan FES terlibat melakukan kampanye terhadap organisasi serikat buruh untuk pembentukan BPJS melalui seminar dan aksi-aksinya. Dalam Draft white paper SJSN bahwa dokumen tersebut terwujud melalui bantuan Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB) dan Mr. Mitchell Wiener, seorang Spesialis Sektor Keuangan Barat yang bekerjasama dengan ADB. Maka bisa disimpulkan bahwa sejatinya setiap kebijakan yang digulirkan di negeri ini tidak pernah terlepas dari intervensi dan prakarsa asing.
Meminjam suatu istilah dalam ilmu statistika bahwa jika dua kelompok atau lebih dalam keadaan homogen (memiliki kemiripan yang signifikan) maka bisa dikatakan bahwa dua hal tersebut berasal dari populasi yang sama. Demikian halnya dengan pemberlakuan deregulasi, swastanisasi termasuk didalamnya swastanisasi sektor kesehatan baik yang terjadi di AS maupun Indonesia bisa dikatakan pula bahwa dua kejadian tersebut berasal dari sumber yang sama. Ya dari sumber yang sama, Liberalisme dan Kapitalisme yang dianut dan dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan di negeri ini telah membawa negeri ini ke jurang kehancuran. Kehancuran sektor ekonomi di negeri ini sebagaimana kegagalan pemerintahan AS pada proyek ekonominya yang pertama, telah memaksa pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi dan swastanisasi di segala bidang (baca: Konsensus Wasington). Disisi lain adanya intervensi asing dalam penentuan kebijakan yang liberalistik tersebut semakin menguatkan (baca: memaksa) pemerintah dalam setiap kebijakannya. Alih-alih menyembuhkan (sebagai solusi) permasalahan ekonomi di negeri ini, kebijakan deregulasi dan swastanisasi justru akan semakin memperparah penyakit kronis negeri ini karena keduanya berasal dari sumber penyakit yang sama yaitu Sekulerisme, Liberalisme dan Kapitalisme.

SJSN hanya menguntungkan para kapitalis
Dalam pasal 47 UU SJSN dan pasal 11.b UU BPJS dinyatakan bahwa BPJS mempunyai wewenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Senada dengan hal tersebut, Siti Fadhilah menyatakan, meskipun namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, isinya bukan tentang jaminan sosial; tetapi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk masyarakat miskin. Dana dari 250 juta rakyat Indonesia disetor ke BPJS lalu dikuasakan ke segelintir orang yang namanya wali amanah. Lembaga ini sangat independen, tidak boleh ada campur tangan Pemerintah. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu, termasuk perusahaan asing, yang sulit dipertanggungjawabkan.
Dalam pasal 4 UU SJSN bahwa BPJS adalah lembaga keuangan Negara yang bersifat nirlaba. Ya betul, bahwa BPJS bersifat nirlaba, karena sifatnya yang nirlaba maka ketika BPJS menginvestasikan dana SJSN ke perusahan-perusahan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri tanpa disertai orientasi keuntungan. Ini artinya para capital akan dengan sangat leluasa menggunakan dana SJSN (atas nama investasi) tanpa harus terbebani harus memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu pada BPJS. Dana SJSN ini bisa menjadi sumber modal ketiga pagi para pengusaha setelah perbankan dan pasar saham. Bukannya rakyat sendiri yang diuntungkan tapi justru pengusaha yang diuntungkan. Ini namanya pengusaha untung, rakyat bunting.

Pandangan Islam tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan
1. Kesehatan dalam pandangan Islam
Pandangan Islam tentang kesehatan jauh melampaui pandangan dari peradaban manapun. Islam telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat.” (HR Hakim).
Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya, “Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada Mukmin yang lemah.” (HR Muslim).
Dalam Islam, kesehatan juga dipandang sebagai kebutuhan pokok publik, Muslim maupun kafir. Karena itu, Islam telah meletakkan dinding yang tebal antara kesehatan dan kapitalisasi serta eksploitasi kesehatan. Pandangan Islam yang tinggi terhadap kesehatan itu sesungguhnya bagian integral dari totalitas sistem kehidupan Islam. Sistem ini didesain Allah Subhanahu wa Ta’ala secara unik untuk diterapkan pada institusi politik yang Dia desain secara unik pula, yakni Khilafah. Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam. telah membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya upaya preventif-promotif dan kuratif. Ini terjadi saat syariah Islam turun secara sempurna dan diterapkan secara sempurna pula. Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik tak lain adalah buah manis yang niscaya dapat dinikmati saat syariah Islam diterapkan secara kaffah. Keberhasilan Rasulullah saw. melakukan upaya preventif-promotif direfleksikan oleh sebuah peristiwa yang terukir indah dalam catatan sejarah, yaitu saat dokter yang dikirim Kaisar Romawi selama setahun berpraktik di Madinah kesulitan menemukan orang yang sakit.
2. Jaminan Kesehatan di dalam Islam
Pelayanan kesehatan Khilafah dibangun di atas paradigma, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, siapapun dia, miskin-kaya, rakyat-penguasa, muslim-kafir, dan demikianlah faktanya. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“(HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).
Artinya, dengan alasan apapun, negara tidak berwenang merampas (mengkomersilkan) hak publik tersebut, sekalipun ia orang yang mampu membayar pelayanan kesehatan. Hal ini karena Negara hanya diberi kewenangan dan tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan semua warga negara. Rasulullah saw bersabda:

اْلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Pelayanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya dan semunya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya, tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama, dengan sumber pembiayaan dari Baitul Mal. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Rasulullah saw. kepada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan pengembalaan ternak kepunyaan Baitul Mal, di Dzil Jildr arah Quba’. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik Baitul Mal. Demikian pula yang terlihat dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.
Banyak institusi pelayanan kesehatan yang didirikan selama masa Kekhilafan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis terpenuhi. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari melayani 4000 pasien. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit dan agama pasien; tampa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan.
Negara tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat dan para musafir. Untuk itu negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H). Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara.
Tenaga kesehatan pemberi pelayananpun juga tenaga kesehatan yang berkualitas dan pilihan. Tenaga medis yang diterima bertugas di rumah sakit, misalnya, hanyalah yang lulus pendidikan kedokteran dan mampu bekerja penuh untuk dua fungsi rumah sakit: menyehatkan pasien berdasarkan tindakan kedokteran yang terbaharui (teruji); memberikan pendidikan kedokteran bagi calon dokter untuk menjadi para dokter yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengobatan pasien. Hal ini terlihat dari tes yang dilakukan Adhud ad-Dawla terhadap seratus orang dokter calon tenaga medis di Al-’Adhudi Bimaristan (rumah sakit). Yang lulus akhirnya 24 dokter saja.
Kepada tenaga kesehatan tersebut juga diberikan gaji yang cukup, dan diberikan pemahaman yang baik. Selama menjalani pendidikan tenaga kesehatan pemberi pelayanan diberikan pendidikan yang tidak hanya berorientasi materi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, atau dikenali sebagai Rhazes di dunia Barat, merupakan salah seorang pakar sains yang hidup antara tahun 251-313 H/865-925 M, beliau adalah seorang dokter. Sebagai ilmuan sekaligus dokter, ar-Razi memberikan panduan kepada murid-muridnya, bahwa tujuan utama para dokter adalah menyembuhkan orang sakit lebih besar ketimbang niat untuk mendapatkan upah atau imbalan materi lainnya. Mereka diminta memberikan perhatian kepada orang fakir, sebagaimana orang kaya maupun pejabat negara. Mereka juga harus mampu memberikan motivasi kesembuhan kepada pasiennya, meski mereka sendiri tidak yakin. Karena kondisi fisik pasien banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya (‘Abdul Mun’im Shafi, Ta’lim at-Thibb ‘Inda al-Arab, hal. 279).
Kepada tenaga pemberi pelayanan kesehatan juga diberikan gaji yang cukup. Seorang dokter ophthalmology (spesialis mata) bernama Qolawun menyampaikan bahwa beliau mendapatkan gaji sebesar 2000 dirham dan diberi bonus tahunan sebesar 20.000 dirham. Jika kita hitung standar rupiah maka rata-rata perbulan seorang dokter spesialis bisa mendapatkan gaji sekitar 46 juta rupiah.
3. Pembiayaan Kesehatan di dalam Islam
Jika dalam SJSN dan JKN pembiayaan kesehatan bersumber dari iuran peserta dan bagi yang miskis dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah melalui APBN yang sumber utamanya dari pajak, maka lain halnya dengan pembiayaan kesehatan dalam Islam. Islam menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara. Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci.
Abdul Qadim Zallum (1983) dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), secara panjang lebar telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan negara (Baitul Mal). Pertama: hasil pengelolaan harta milik umum dengan ketiga jenisnya. Potensi pemasukan dari jenis pertama ini sangat besar di Dunia Islam, tentu jika dikelola dengan benar sesuai syariah. Kedua, hasil pengelolaan fai, kharaj, ghanimah, jizyah, ‘usyur dan harta milik negara lainnya dan BUMN selain yang mengelola harta milik umum. Ketiga, harta zakat. Hanya saja zakat bisa dikatakan bukan mekanisme ekonomi. Zakat adalah ibadah yang ketentuannya bersifat tawqifi baik pengambilan maupun distribusinya. Keempat, sumber pemasukan temporal. Ini sifatnya non-budgeter. Di antaranya: infak, wakaf, sedekah dan hadiah; harta ghulul(haram) penguasa; harta orang murtad; harta warisan yang tidak ada ahli warisnya; dharibah (pajak); dll.
Kesimpulan
SJSN adalah produk kebijakan yang bersumber dari sistem kapitalis sekuler. SJSN hanya akan menzhalimi rakyat dan menguntungkan para pemodal dan asing. SJSN bertentangan dengan Islam sehingga sudah sepatutnyalah untuk kita tolak. Solusi permasalahan pelayanan kesehatan adalah Islam yaitu dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai khilafahlah maka pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas akan bisa dirasakan oleh masyarakat. WaLlohu a’lam bi ash-shawab. (azm/arrahmah.com)

(Arrahmah.com) – Sejak awal Januari 2014 yang lalu Pemerintah secara resmi telah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun ini SJSN masih dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan nantinya secara bertahap akan diberlakukan pula jenis program jaminan sosial yang lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Saat ini, pro-kontra tentang JKN semakin ramai di masyarakat. Dari persolan teknis hingga persoalan yang sistematis. Sebetulnya hal ini bukanlah yang pertama kali, sejak UU ini digodok di DPR hingga disahkan sudah menuai pro dan kontra. Sehingga tidaklah mengherankan meskipun sudah disahkan sepuluh tahun yang lalu akan tetapi UU tentang SJSN ini baru sekarang bisa direalisasikan. Bak benang kusut, SJSN dan JKN menjadikan persoalan dalam bidang pelayanan kesehatan di negeri ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.
Definisi SJSN dan JKN
Dalam UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dan yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seuruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sedangkan JKN adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. (PP No 101 Tahun 2012). Kata “jaminan” menurut kamus besar bahasa Indonesia sejatinya memiliki arti menanggung. Jika mengacu pada arti kata jaminan tersebut, seharusnya pemerintahlah yang menanggung kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi dalam SJSN justru masyarakat sendirilah yang menanggung biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya dengan membayar iuran kepada BPJS. Sehingga SJSN dan JKN sejatinya hanyalah asuransi sosial nasional yang diberi label jaminan sosial nasional oleh pemerintah.
Anehnya meskipun mengetahui bahwa SJSN sejatinya asuransi nasional yang justru akan membebani rakyat, pemerintah justru memberlakukannya ditengah carut marut kondisi ekonomi masyarakat. Bahkan pada tahun 2019 nanti, pemerintah berencana mewajibkan seluruh rakyat untuk menjadi peserta SJSN dan memberikan sanksi bagi setiap orang di negeri ini yang tidak mau menjadi peserta SJSN. Sehingga mengesankan kebijakan ini dipaksakan oleh pemerintah. Meskipun memunculkan banyak persoalan di sana sini dan banyak yang menentang kebijakan ini, alih-alih membatalkannya pemerintah justru selalu berkelit dibalik amanat UU. UU di negeri yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia dianggap sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat. Selama ada UU yang menjadi landasan kebijakannya, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakannya walaupun menyengsarakan rakyatnya.
Konspirasi asing dibalik SJSN dan JKN
Meskipun UU ini telah disetujui dan disahkan oleh DPR, namun sejatinya UU ini tidak menggambarkan aspirasi rakyat Indonesia bahkan sarat dengan kepentingan asing. Dalam tulisannya yang berjudul ‘Washington Consensus or Washington Confusion?’ yang dimuat dalam Foreign Policy, No. 18 tahun 2000, hal. 86 -103, Moises Naim mengulas tentang peran Konsensus Wasington pada pengambilan kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang. Lebih lanjut Naim menjelaskan bahwa munculnya konsensus ini diawali dari kegagalan pemerintah AS dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yang memicu sebuah organisasi Bretton Woods dan Badan Ekonomi Amerika Serikat untuk merekomendasikan suatu upaya stabilisasi ekonomi melalui kebijakan penyesuaian struktural. Rekomendasi tersebut lebih menitiktekankan pada pemberlakuan kebijakan makro ekonomi dan keuangan yang lebih hati-hati, nilai tukar mata uang yang lebih kompetitif, liberalisasi keuangan dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Secara eksplisit, Konsensus Washington hendak menghilangkan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi, misalnya lewat kebijakan deregulasi dan privatisasi. Sejak saat itulah Bank Dunia dan IMF menggulirkan Reformasi Generasi Kedua (Second-Generation Reforms) untuk menambal kegagalan proyek ekonomi yang pertama.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terpengaruh Konsensus Washington. Hal tersebut terlihat sangat nyata pada delapan kali penandatangan Letter of Intent (LoI) oleh Indonesia dan IMF selama periode 1997-2002 yang telah menghasilkan sejumlah undang-undang yang makin membuat rakyat menderita. Ragam UU tersebut juga makin mengokohkan penjajahan sosial dan ekonomi di Indonesia melalui liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumberdaya alam serta komersialisasi layanan publik. Di bidang ekonomi ada UU PMA , UU Migas, UU Minerba dan UU SDA yang semuanya merugikan rakyat dan mengokohkan penjarahan kekayaaan milik rakyat oleh para kapitalis baik lokal maupun asing. Di bidang Pendidikan muncul UU Sisdiknas dan UU BHP yang melahirkan swastanisasi dan komersialisasi layanan pendidikan. Di bidang kesehatan lahir UU SJSN dan BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisasi layanan publik di bidang kesehatan.
Pembuatan UU SJSN merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Asian Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, “Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis. “ADB Technical Assistance was provided to help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the drafting team and other agencies (Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain).” ADB menggandeng LSM asing di antaranya adalah GTZ (Gesselschaft fuer Technische Zusammenarbeit) dan FES (Friedrich-Ebert-Stiftung). GTZ ikut aktif dalam penyusunan draft UU BPJS dan FES terlibat melakukan kampanye terhadap organisasi serikat buruh untuk pembentukan BPJS melalui seminar dan aksi-aksinya. Dalam Draft white paper SJSN bahwa dokumen tersebut terwujud melalui bantuan Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB) dan Mr. Mitchell Wiener, seorang Spesialis Sektor Keuangan Barat yang bekerjasama dengan ADB. Maka bisa disimpulkan bahwa sejatinya setiap kebijakan yang digulirkan di negeri ini tidak pernah terlepas dari intervensi dan prakarsa asing.
Meminjam suatu istilah dalam ilmu statistika bahwa jika dua kelompok atau lebih dalam keadaan homogen (memiliki kemiripan yang signifikan) maka bisa dikatakan bahwa dua hal tersebut berasal dari populasi yang sama. Demikian halnya dengan pemberlakuan deregulasi, swastanisasi termasuk didalamnya swastanisasi sektor kesehatan baik yang terjadi di AS maupun Indonesia bisa dikatakan pula bahwa dua kejadian tersebut berasal dari sumber yang sama. Ya dari sumber yang sama, Liberalisme dan Kapitalisme yang dianut dan dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan di negeri ini telah membawa negeri ini ke jurang kehancuran. Kehancuran sektor ekonomi di negeri ini sebagaimana kegagalan pemerintahan AS pada proyek ekonominya yang pertama, telah memaksa pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi dan swastanisasi di segala bidang (baca: Konsensus Wasington). Disisi lain adanya intervensi asing dalam penentuan kebijakan yang liberalistik tersebut semakin menguatkan (baca: memaksa) pemerintah dalam setiap kebijakannya. Alih-alih menyembuhkan (sebagai solusi) permasalahan ekonomi di negeri ini, kebijakan deregulasi dan swastanisasi justru akan semakin memperparah penyakit kronis negeri ini karena keduanya berasal dari sumber penyakit yang sama yaitu Sekulerisme, Liberalisme dan Kapitalisme.
SJSN hanya menguntungkan para kapitalis
Dalam pasal 47 UU SJSN dan pasal 11.b UU BPJS dinyatakan bahwa BPJS mempunyai wewenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Senada dengan hal tersebut, Siti Fadhilah menyatakan, meskipun namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, isinya bukan tentang jaminan sosial; tetapi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk masyarakat miskin. Dana dari 250 juta rakyat Indonesia disetor ke BPJS lalu dikuasakan ke segelintir orang yang namanya wali amanah. Lembaga ini sangat independen, tidak boleh ada campur tangan Pemerintah. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu, termasuk perusahaan asing, yang sulit dipertanggungjawabkan.
Dalam pasal 4 UU SJSN bahwa BPJS adalah lembaga keuangan Negara yang bersifat nirlaba. Ya betul, bahwa BPJS bersifat nirlaba, karena sifatnya yang nirlaba maka ketika BPJS menginvestasikan dana SJSN ke perusahan-perusahan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri tanpa disertai orientasi keuntungan. Ini artinya para capital akan dengan sangat leluasa menggunakan dana SJSN (atas nama investasi) tanpa harus terbebani harus memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu pada BPJS. Dana SJSN ini bisa menjadi sumber modal ketiga pagi para pengusaha setelah perbankan dan pasar saham. Bukannya rakyat sendiri yang diuntungkan tapi justru pengusaha yang diuntungkan. Ini namanya pengusaha untung, rakyat bunting.
Pandangan Islam tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan
1. Kesehatan dalam pandangan Islam
Pandangan Islam tentang kesehatan jauh melampaui pandangan dari peradaban manapun. Islam telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat.” (HR Hakim).
Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya, “Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada Mukmin yang lemah.” (HR Muslim).
Dalam Islam, kesehatan juga dipandang sebagai kebutuhan pokok publik, Muslim maupun kafir. Karena itu, Islam telah meletakkan dinding yang tebal antara kesehatan dan kapitalisasi serta eksploitasi kesehatan. Pandangan Islam yang tinggi terhadap kesehatan itu sesungguhnya bagian integral dari totalitas sistem kehidupan Islam. Sistem ini didesain Allah Subhanahu wa Ta’ala secara unik untuk diterapkan pada institusi politik yang Dia desain secara unik pula, yakni Khilafah. Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam. telah membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya upaya preventif-promotif dan kuratif. Ini terjadi saat syariah Islam turun secara sempurna dan diterapkan secara sempurna pula. Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik tak lain adalah buah manis yang niscaya dapat dinikmati saat syariah Islam diterapkan secara kaffah. Keberhasilan Rasulullah saw. melakukan upaya preventif-promotif direfleksikan oleh sebuah peristiwa yang terukir indah dalam catatan sejarah, yaitu saat dokter yang dikirim Kaisar Romawi selama setahun berpraktik di Madinah kesulitan menemukan orang yang sakit.
2. Jaminan Kesehatan di dalam Islam
Pelayanan kesehatan Khilafah dibangun di atas paradigma, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, siapapun dia, miskin-kaya, rakyat-penguasa, muslim-kafir, dan demikianlah faktanya. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“(HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).
Artinya, dengan alasan apapun, negara tidak berwenang merampas (mengkomersilkan) hak publik tersebut, sekalipun ia orang yang mampu membayar pelayanan kesehatan. Hal ini karena Negara hanya diberi kewenangan dan tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan semua warga negara. Rasulullah saw bersabda:

اْلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Pelayanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya dan semunya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya, tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama, dengan sumber pembiayaan dari Baitul Mal. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Rasulullah saw. kepada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan pengembalaan ternak kepunyaan Baitul Mal, di Dzil Jildr arah Quba’. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik Baitul Mal. Demikian pula yang terlihat dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.
Banyak institusi pelayanan kesehatan yang didirikan selama masa Kekhilafan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis terpenuhi. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari melayani 4000 pasien. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit dan agama pasien; tampa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan.
Negara tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat dan para musafir. Untuk itu negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H). Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara.
Tenaga kesehatan pemberi pelayananpun juga tenaga kesehatan yang berkualitas dan pilihan. Tenaga medis yang diterima bertugas di rumah sakit, misalnya, hanyalah yang lulus pendidikan kedokteran dan mampu bekerja penuh untuk dua fungsi rumah sakit: menyehatkan pasien berdasarkan tindakan kedokteran yang terbaharui (teruji); memberikan pendidikan kedokteran bagi calon dokter untuk menjadi para dokter yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengobatan pasien. Hal ini terlihat dari tes yang dilakukan Adhud ad-Dawla terhadap seratus orang dokter calon tenaga medis di Al-’Adhudi Bimaristan (rumah sakit). Yang lulus akhirnya 24 dokter saja.
Kepada tenaga kesehatan tersebut juga diberikan gaji yang cukup, dan diberikan pemahaman yang baik. Selama menjalani pendidikan tenaga kesehatan pemberi pelayanan diberikan pendidikan yang tidak hanya berorientasi materi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, atau dikenali sebagai Rhazes di dunia Barat, merupakan salah seorang pakar sains yang hidup antara tahun 251-313 H/865-925 M, beliau adalah seorang dokter. Sebagai ilmuan sekaligus dokter, ar-Razi memberikan panduan kepada murid-muridnya, bahwa tujuan utama para dokter adalah menyembuhkan orang sakit lebih besar ketimbang niat untuk mendapatkan upah atau imbalan materi lainnya. Mereka diminta memberikan perhatian kepada orang fakir, sebagaimana orang kaya maupun pejabat negara. Mereka juga harus mampu memberikan motivasi kesembuhan kepada pasiennya, meski mereka sendiri tidak yakin. Karena kondisi fisik pasien banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya (‘Abdul Mun’im Shafi, Ta’lim at-Thibb ‘Inda al-Arab, hal. 279).
Kepada tenaga pemberi pelayanan kesehatan juga diberikan gaji yang cukup. Seorang dokter ophthalmology (spesialis mata) bernama Qolawun menyampaikan bahwa beliau mendapatkan gaji sebesar 2000 dirham dan diberi bonus tahunan sebesar 20.000 dirham. Jika kita hitung standar rupiah maka rata-rata perbulan seorang dokter spesialis bisa mendapatkan gaji sekitar 46 juta rupiah.
3. Pembiayaan Kesehatan di dalam Islam
Jika dalam SJSN dan JKN pembiayaan kesehatan bersumber dari iuran peserta dan bagi yang miskis dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah melalui APBN yang sumber utamanya dari pajak, maka lain halnya dengan pembiayaan kesehatan dalam Islam. Islam menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara. Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci.
Abdul Qadim Zallum (1983) dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), secara panjang lebar telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan negara (Baitul Mal). Pertama: hasil pengelolaan harta milik umum dengan ketiga jenisnya. Potensi pemasukan dari jenis pertama ini sangat besar di Dunia Islam, tentu jika dikelola dengan benar sesuai syariah. Kedua, hasil pengelolaan fai, kharaj, ghanimah, jizyah, ‘usyur dan harta milik negara lainnya dan BUMN selain yang mengelola harta milik umum. Ketiga, harta zakat. Hanya saja zakat bisa dikatakan bukan mekanisme ekonomi. Zakat adalah ibadah yang ketentuannya bersifat tawqifi baik pengambilan maupun distribusinya. Keempat, sumber pemasukan temporal. Ini sifatnya non-budgeter. Di antaranya: infak, wakaf, sedekah dan hadiah; harta ghulul(haram) penguasa; harta orang murtad; harta warisan yang tidak ada ahli warisnya; dharibah (pajak); dll.
Kesimpulan
SJSN adalah produk kebijakan yang bersumber dari sistem kapitalis sekuler. SJSN hanya akan menzhalimi rakyat dan menguntungkan para pemodal dan asing. SJSN bertentangan dengan Islam sehingga sudah sepatutnyalah untuk kita tolak. Solusi permasalahan pelayanan kesehatan adalah Islam yaitu dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai khilafahlah maka pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas akan bisa dirasakan oleh masyarakat. WaLlohu a’lam bi ash-shawab. (azm/arrahmah.com)
- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/02/16/mengurai-benang-kusut-sjsn-dan-jkn.html#sthash.4qAztkPL.dpuf

(Arrahmah.com) – Sejak awal Januari 2014 yang lalu Pemerintah secara resmi telah memberlakukan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun ini SJSN masih dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan nantinya secara bertahap akan diberlakukan pula jenis program jaminan sosial yang lain seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Saat ini, pro-kontra tentang JKN semakin ramai di masyarakat. Dari persolan teknis hingga persoalan yang sistematis. Sebetulnya hal ini bukanlah yang pertama kali, sejak UU ini digodok di DPR hingga disahkan sudah menuai pro dan kontra. Sehingga tidaklah mengherankan meskipun sudah disahkan sepuluh tahun yang lalu akan tetapi UU tentang SJSN ini baru sekarang bisa direalisasikan. Bak benang kusut, SJSN dan JKN menjadikan persoalan dalam bidang pelayanan kesehatan di negeri ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan.
Definisi SJSN dan JKN
Dalam UU No 40 tahun 2004 tentang SJSN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dan yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu perlindungan sosial untuk menjamin seuruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sedangkan JKN adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. (PP No 101 Tahun 2012). Kata “jaminan” menurut kamus besar bahasa Indonesia sejatinya memiliki arti menanggung. Jika mengacu pada arti kata jaminan tersebut, seharusnya pemerintahlah yang menanggung kebutuhan masyarakat. Namun yang terjadi dalam SJSN justru masyarakat sendirilah yang menanggung biaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya dengan membayar iuran kepada BPJS. Sehingga SJSN dan JKN sejatinya hanyalah asuransi sosial nasional yang diberi label jaminan sosial nasional oleh pemerintah.
Anehnya meskipun mengetahui bahwa SJSN sejatinya asuransi nasional yang justru akan membebani rakyat, pemerintah justru memberlakukannya ditengah carut marut kondisi ekonomi masyarakat. Bahkan pada tahun 2019 nanti, pemerintah berencana mewajibkan seluruh rakyat untuk menjadi peserta SJSN dan memberikan sanksi bagi setiap orang di negeri ini yang tidak mau menjadi peserta SJSN. Sehingga mengesankan kebijakan ini dipaksakan oleh pemerintah. Meskipun memunculkan banyak persoalan di sana sini dan banyak yang menentang kebijakan ini, alih-alih membatalkannya pemerintah justru selalu berkelit dibalik amanat UU. UU di negeri yang menganut paham demokrasi seperti Indonesia dianggap sebagai perwujudan dari aspirasi masyarakat. Selama ada UU yang menjadi landasan kebijakannya, pemerintah akan terus melaksanakan kebijakannya walaupun menyengsarakan rakyatnya.
Konspirasi asing dibalik SJSN dan JKN
Meskipun UU ini telah disetujui dan disahkan oleh DPR, namun sejatinya UU ini tidak menggambarkan aspirasi rakyat Indonesia bahkan sarat dengan kepentingan asing. Dalam tulisannya yang berjudul ‘Washington Consensus or Washington Confusion?’ yang dimuat dalam Foreign Policy, No. 18 tahun 2000, hal. 86 -103, Moises Naim mengulas tentang peran Konsensus Wasington pada pengambilan kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang. Lebih lanjut Naim menjelaskan bahwa munculnya konsensus ini diawali dari kegagalan pemerintah AS dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yang memicu sebuah organisasi Bretton Woods dan Badan Ekonomi Amerika Serikat untuk merekomendasikan suatu upaya stabilisasi ekonomi melalui kebijakan penyesuaian struktural. Rekomendasi tersebut lebih menitiktekankan pada pemberlakuan kebijakan makro ekonomi dan keuangan yang lebih hati-hati, nilai tukar mata uang yang lebih kompetitif, liberalisasi keuangan dan perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Secara eksplisit, Konsensus Washington hendak menghilangkan intervensi negara dalam kegiatan ekonomi, misalnya lewat kebijakan deregulasi dan privatisasi. Sejak saat itulah Bank Dunia dan IMF menggulirkan Reformasi Generasi Kedua (Second-Generation Reforms) untuk menambal kegagalan proyek ekonomi yang pertama.
Indonesia merupakan salah satu negara yang terpengaruh Konsensus Washington. Hal tersebut terlihat sangat nyata pada delapan kali penandatangan Letter of Intent (LoI) oleh Indonesia dan IMF selama periode 1997-2002 yang telah menghasilkan sejumlah undang-undang yang makin membuat rakyat menderita. Ragam UU tersebut juga makin mengokohkan penjajahan sosial dan ekonomi di Indonesia melalui liberalisasi dan swastanisasi pengelolaan sumberdaya alam serta komersialisasi layanan publik. Di bidang ekonomi ada UU PMA , UU Migas, UU Minerba dan UU SDA yang semuanya merugikan rakyat dan mengokohkan penjarahan kekayaaan milik rakyat oleh para kapitalis baik lokal maupun asing. Di bidang Pendidikan muncul UU Sisdiknas dan UU BHP yang melahirkan swastanisasi dan komersialisasi layanan pendidikan. Di bidang kesehatan lahir UU SJSN dan BPJS sebagai pelengkap komersialisasi dan swastanisasi layanan publik di bidang kesehatan.
Pembuatan UU SJSN merupakan bagian dari paket reformasi jaminan sosial dan keuangan pemerintah yang digagas oleh ADB pada tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati. Hal tersebut terungkap dalam dokumen Asian Development Bank (ADB) tahun 2006 yang bertajuk, “Financial Governance and Social Security Reform Program (FGSSR).” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan, “Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain.” Dalam dokumen tersebut antara lain disebutkan bahwa ADB terjun langsung dalam bentuk bantuan teknis. “ADB Technical Assistance was provided to help develop the SJSN in line with key policies and priorities established by the drafting team and other agencies (Bantuan Teknis dari ADB telah disiapkan untuk membantu mengembangkan SJSN yang sejalan dengan sejumlah kebijakan kunci dan prioritas yang dibuat oleh tim penyusun dan lembaga lain).” ADB menggandeng LSM asing di antaranya adalah GTZ (Gesselschaft fuer Technische Zusammenarbeit) dan FES (Friedrich-Ebert-Stiftung). GTZ ikut aktif dalam penyusunan draft UU BPJS dan FES terlibat melakukan kampanye terhadap organisasi serikat buruh untuk pembentukan BPJS melalui seminar dan aksi-aksinya. Dalam Draft white paper SJSN bahwa dokumen tersebut terwujud melalui bantuan Bank Pembangunan Asia/Asian Development Bank (ADB) dan Mr. Mitchell Wiener, seorang Spesialis Sektor Keuangan Barat yang bekerjasama dengan ADB. Maka bisa disimpulkan bahwa sejatinya setiap kebijakan yang digulirkan di negeri ini tidak pernah terlepas dari intervensi dan prakarsa asing.
Meminjam suatu istilah dalam ilmu statistika bahwa jika dua kelompok atau lebih dalam keadaan homogen (memiliki kemiripan yang signifikan) maka bisa dikatakan bahwa dua hal tersebut berasal dari populasi yang sama. Demikian halnya dengan pemberlakuan deregulasi, swastanisasi termasuk didalamnya swastanisasi sektor kesehatan baik yang terjadi di AS maupun Indonesia bisa dikatakan pula bahwa dua kejadian tersebut berasal dari sumber yang sama. Ya dari sumber yang sama, Liberalisme dan Kapitalisme yang dianut dan dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan di negeri ini telah membawa negeri ini ke jurang kehancuran. Kehancuran sektor ekonomi di negeri ini sebagaimana kegagalan pemerintahan AS pada proyek ekonominya yang pertama, telah memaksa pemerintah menerapkan kebijakan deregulasi dan swastanisasi di segala bidang (baca: Konsensus Wasington). Disisi lain adanya intervensi asing dalam penentuan kebijakan yang liberalistik tersebut semakin menguatkan (baca: memaksa) pemerintah dalam setiap kebijakannya. Alih-alih menyembuhkan (sebagai solusi) permasalahan ekonomi di negeri ini, kebijakan deregulasi dan swastanisasi justru akan semakin memperparah penyakit kronis negeri ini karena keduanya berasal dari sumber penyakit yang sama yaitu Sekulerisme, Liberalisme dan Kapitalisme.
SJSN hanya menguntungkan para kapitalis
Dalam pasal 47 UU SJSN dan pasal 11.b UU BPJS dinyatakan bahwa BPJS mempunyai wewenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang. Senada dengan hal tersebut, Siti Fadhilah menyatakan, meskipun namanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, isinya bukan tentang jaminan sosial; tetapi cara mengumpulkan dana masyarakat secara paksa, termasuk dana APBN untuk masyarakat miskin. Dana dari 250 juta rakyat Indonesia disetor ke BPJS lalu dikuasakan ke segelintir orang yang namanya wali amanah. Lembaga ini sangat independen, tidak boleh ada campur tangan Pemerintah. Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk kepentingan bisnis kelompok tertentu, termasuk perusahaan asing, yang sulit dipertanggungjawabkan.
Dalam pasal 4 UU SJSN bahwa BPJS adalah lembaga keuangan Negara yang bersifat nirlaba. Ya betul, bahwa BPJS bersifat nirlaba, karena sifatnya yang nirlaba maka ketika BPJS menginvestasikan dana SJSN ke perusahan-perusahan swasta baik dalam negeri maupun luar negeri tanpa disertai orientasi keuntungan. Ini artinya para capital akan dengan sangat leluasa menggunakan dana SJSN (atas nama investasi) tanpa harus terbebani harus memberikan keuntungan dalam jumlah tertentu pada BPJS. Dana SJSN ini bisa menjadi sumber modal ketiga pagi para pengusaha setelah perbankan dan pasar saham. Bukannya rakyat sendiri yang diuntungkan tapi justru pengusaha yang diuntungkan. Ini namanya pengusaha untung, rakyat bunting.
Pandangan Islam tentang kesehatan dan pelayanan kesehatan
1. Kesehatan dalam pandangan Islam
Pandangan Islam tentang kesehatan jauh melampaui pandangan dari peradaban manapun. Islam telah menyandingkan kesehatan dengan keimanan, sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Mintalah oleh kalian kepada Allah ampunan dan kesehatan. Sesungguhnya setelah nikmat keimanan, tak ada nikmat yang lebih baik yang diberikan kepada seseorang selain nikmat sehat.” (HR Hakim).
Rasulullah saw. juga bersabda yang artinya, “Orang Mukmin yang kuat itu lebih baik dan disukai Allah daripada Mukmin yang lemah.” (HR Muslim).
Dalam Islam, kesehatan juga dipandang sebagai kebutuhan pokok publik, Muslim maupun kafir. Karena itu, Islam telah meletakkan dinding yang tebal antara kesehatan dan kapitalisasi serta eksploitasi kesehatan. Pandangan Islam yang tinggi terhadap kesehatan itu sesungguhnya bagian integral dari totalitas sistem kehidupan Islam. Sistem ini didesain Allah Subhanahu wa Ta’ala secara unik untuk diterapkan pada institusi politik yang Dia desain secara unik pula, yakni Khilafah. Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam. telah membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya upaya preventif-promotif dan kuratif. Ini terjadi saat syariah Islam turun secara sempurna dan diterapkan secara sempurna pula. Upaya preventif seperti mewujudkan pola emosi yang sehat, pola makan yang sehat, pola aktivitas yang sehat, kebersihan, lingkungan yang sehat, perilaku seks yang sehat serta epidemi yang terkarantina dan tercegah dengan baik tak lain adalah buah manis yang niscaya dapat dinikmati saat syariah Islam diterapkan secara kaffah. Keberhasilan Rasulullah saw. melakukan upaya preventif-promotif direfleksikan oleh sebuah peristiwa yang terukir indah dalam catatan sejarah, yaitu saat dokter yang dikirim Kaisar Romawi selama setahun berpraktik di Madinah kesulitan menemukan orang yang sakit.
2. Jaminan Kesehatan di dalam Islam
Pelayanan kesehatan Khilafah dibangun di atas paradigma, bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok publik, siapapun dia, miskin-kaya, rakyat-penguasa, muslim-kafir, dan demikianlah faktanya. Rasulullah saw bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا

“Siapa saja yang ketika memasuki pagi hari mendapati keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, memiliki bahan makanan untuk hari itu, maka seolah-olah dunia telah menjadi miliknya“(HR al-Bukhari dalam Adab al-Mufrâd, Ibn Majah dan Tirmidzi).
Artinya, dengan alasan apapun, negara tidak berwenang merampas (mengkomersilkan) hak publik tersebut, sekalipun ia orang yang mampu membayar pelayanan kesehatan. Hal ini karena Negara hanya diberi kewenangan dan tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan semua warga negara. Rasulullah saw bersabda:

اْلإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) yang menjadi pemimpin manusia, adalah (laksana) penggembala. Dan hanya dialah yang bertanggungjawab terhadap (urusan) rakyatnya.” (HR Al- Bukhari).
Pelayanan kesehatan berkualitas dijamin ketersediaannya dan semunya digratiskan oleh negara bagi seluruh warga negara yang membutuhkannya, tanpa membedakan ras, warna kulit, status sosial dan agama, dengan sumber pembiayaan dari Baitul Mal. Hal ini terlihat dari apa yang dilakukan Rasulullah saw. kepada delapan orang dari Urainah yang menderita gangguan limpa. Saat itu mereka datang ke Madinah untuk menyatakan keislamannya. Mereka dirawat di kawasan pengembalaan ternak kepunyaan Baitul Mal, di Dzil Jildr arah Quba’. Selama dirawat mereka diberi susu dari peternakan milik Baitul Mal. Demikian pula yang terlihat dari tindakan Khalifah Umar bin al-Khaththab. Beliau mengalokasikan anggaran dari Baitul Mal untuk mengatasi wabah penyakit Lepra di Syam.
Banyak institusi pelayanan kesehatan yang didirikan selama masa Kekhilafan Islam agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gratis terpenuhi. Di antaranya adalah rumah sakit di Kairo yang didirikan pada tahun 1248 M oleh Khalifah al-Mansyur, dengan kapasitas 8000 tempat tidur, dilengkapi dengan masjid untuk pasien dan chapel untuk pasien Kristen. Rumah sakit dilengkapi dengan musik terapi untuk pasien yang menderita gangguan jiwa. Setiap hari melayani 4000 pasien. Layanan diberikan tanpa membedakan ras, warna kulit dan agama pasien; tampa batas waktu sampai pasien benar-benar sembuh. Selain memperoleh perawatan, obat dan makanan gratis tetapi berkualitas, para pasien juga diberi pakaian dan uang saku yang cukup selama perawatan.
Negara tidak luput melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang-orang yang mempunyai kondisi sosial khusus, seperti yang tinggal di tempat-tempat yang belum mempunyai rumah sakit, para tahanan, orang cacat dan para musafir. Untuk itu negara mendirikan rumah sakit keliling tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Ini seperti pada masa Sultan Mahmud (511-525 H). Rumah sakit keliling ini dilengkapi dengan alat-alat terapi kedokteran, dengan sejumlah dokter. Rumah sakit ini menelusuri pelosok-pelosok negara.
Tenaga kesehatan pemberi pelayananpun juga tenaga kesehatan yang berkualitas dan pilihan. Tenaga medis yang diterima bertugas di rumah sakit, misalnya, hanyalah yang lulus pendidikan kedokteran dan mampu bekerja penuh untuk dua fungsi rumah sakit: menyehatkan pasien berdasarkan tindakan kedokteran yang terbaharui (teruji); memberikan pendidikan kedokteran bagi calon dokter untuk menjadi para dokter yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pengobatan pasien. Hal ini terlihat dari tes yang dilakukan Adhud ad-Dawla terhadap seratus orang dokter calon tenaga medis di Al-’Adhudi Bimaristan (rumah sakit). Yang lulus akhirnya 24 dokter saja.
Kepada tenaga kesehatan tersebut juga diberikan gaji yang cukup, dan diberikan pemahaman yang baik. Selama menjalani pendidikan tenaga kesehatan pemberi pelayanan diberikan pendidikan yang tidak hanya berorientasi materi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Muhammad bin Zakaria al-Razi, atau dikenali sebagai Rhazes di dunia Barat, merupakan salah seorang pakar sains yang hidup antara tahun 251-313 H/865-925 M, beliau adalah seorang dokter. Sebagai ilmuan sekaligus dokter, ar-Razi memberikan panduan kepada murid-muridnya, bahwa tujuan utama para dokter adalah menyembuhkan orang sakit lebih besar ketimbang niat untuk mendapatkan upah atau imbalan materi lainnya. Mereka diminta memberikan perhatian kepada orang fakir, sebagaimana orang kaya maupun pejabat negara. Mereka juga harus mampu memberikan motivasi kesembuhan kepada pasiennya, meski mereka sendiri tidak yakin. Karena kondisi fisik pasien banyak dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya (‘Abdul Mun’im Shafi, Ta’lim at-Thibb ‘Inda al-Arab, hal. 279).
Kepada tenaga pemberi pelayanan kesehatan juga diberikan gaji yang cukup. Seorang dokter ophthalmology (spesialis mata) bernama Qolawun menyampaikan bahwa beliau mendapatkan gaji sebesar 2000 dirham dan diberi bonus tahunan sebesar 20.000 dirham. Jika kita hitung standar rupiah maka rata-rata perbulan seorang dokter spesialis bisa mendapatkan gaji sekitar 46 juta rupiah.
3. Pembiayaan Kesehatan di dalam Islam
Jika dalam SJSN dan JKN pembiayaan kesehatan bersumber dari iuran peserta dan bagi yang miskis dan tidak mampu iurannya dibayar oleh pemerintah melalui APBN yang sumber utamanya dari pajak, maka lain halnya dengan pembiayaan kesehatan dalam Islam. Islam menetapkan kebutuhan pokok berupa pelayanan yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Ketiganya harus dijamin oleh negara. Pemenuhan atas ketiga pelayanan itu (pendidikan, kesehatan dan keamanan) bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali langsung menjadi kewajiban negara. Memberikan jaminan atas semua itu dan juga semua pelayanan kepada rakyat, tentu membutuhkan dana yang besar. Untuk itu syariah telah mengatur pengelolaan keuangan negara (APBN) secara rinci.
Abdul Qadim Zallum (1983) dalam bukunya, Al-Amwâl fî Dawlah al-Khilâfah (Sistem Keuangan Negara Khilafah), secara panjang lebar telah menjelaskan sumber-sumber pemasukan negara (Baitul Mal). Pertama: hasil pengelolaan harta milik umum dengan ketiga jenisnya. Potensi pemasukan dari jenis pertama ini sangat besar di Dunia Islam, tentu jika dikelola dengan benar sesuai syariah. Kedua, hasil pengelolaan fai, kharaj, ghanimah, jizyah, ‘usyur dan harta milik negara lainnya dan BUMN selain yang mengelola harta milik umum. Ketiga, harta zakat. Hanya saja zakat bisa dikatakan bukan mekanisme ekonomi. Zakat adalah ibadah yang ketentuannya bersifat tawqifi baik pengambilan maupun distribusinya. Keempat, sumber pemasukan temporal. Ini sifatnya non-budgeter. Di antaranya: infak, wakaf, sedekah dan hadiah; harta ghulul(haram) penguasa; harta orang murtad; harta warisan yang tidak ada ahli warisnya; dharibah (pajak); dll.
Kesimpulan
SJSN adalah produk kebijakan yang bersumber dari sistem kapitalis sekuler. SJSN hanya akan menzhalimi rakyat dan menguntungkan para pemodal dan asing. SJSN bertentangan dengan Islam sehingga sudah sepatutnyalah untuk kita tolak. Solusi permasalahan pelayanan kesehatan adalah Islam yaitu dengan menerapkan Islam secara kaffah dalam bingkai khilafah. Hanya dengan penerapan syariah Islam secara kaffah dalam bingkai khilafahlah maka pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas akan bisa dirasakan oleh masyarakat. WaLlohu a’lam bi ash-shawab. (azm/arrahmah.com)
- See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/02/16/mengurai-benang-kusut-sjsn-dan-jkn.html#sthash.4qAztkPL.dpuf